Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Bahan Tambahan Pangan mendefinisikan bahan tambahan pangan (BTP) sebagai "bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk Pangan" (Pasal 1 angka 3). Bagi produsen pangan olahan, BTP dalam produk harus memenuhi ketentuan jenis dan batas maksimal yang berlaku. Pencantumannya dalam daftar bahan mengikuti PerBPOM 31/2018 Pasal 19; untuk BTP ikutan, ketentuan ini hanya mencakup golongan antioksidan, pemanis, pengawet, pewarna, dan penguat rasa.
Apa itu bahan tambahan pangan menurut peraturan?
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 73 menyebut BTP sebagai bahan yang ditambahkan ke dalam Pangan "untuk mempengaruhi sifat dan/atau bentuk Pangan". PerBPOM 11/2019 Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa BTP "tidak dikonsumsi sebagai makanan dan bukan merupakan bahan baku Pangan". Menurut ayat (3), apabila BTP merupakan senyawa gizi dan digunakan sebagai sumber zat gizi, penggunaannya dinyatakan sebagai zat gizi. Undang-Undang Pangan melarang setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan menggunakan BTP yang melampaui ambang batas maksimal atau bahan yang dilarang digunakan sebagai BTP.
Peraturan apa saja yang mengatur BTP saat ini?
Status di bawah diperiksa pada JDIH BPOM dan JDIH Kementerian Kesehatan pada 16 November 2026.
| Peraturan | Status per 16 November 2026 |
|---|---|
| UU 18/2012 tentang Pangan | Berlaku, terakhir diubah dengan UU 6/2023, yang tidak mengubah Pasal 73 dan 75 |
| PP 86/2019 tentang Keamanan Pangan | Berlaku, diubah dengan PP 1/2026 |
| Permenkes 033/2012 tentang Bahan Tambahan Pangan | Tercatat berlaku di JDIH Kemenkes |
| PerBPOM 11/2019 tentang Bahan Tambahan Pangan | Berlaku, tanpa perubahan tercatat |
| PerBPOM 13/2020 tentang BTP Perisa | Berlaku, diubah dengan PerBPOM 11/2021 |
| PerBPOM 31/2018 tentang Label Pangan Olahan | Berlaku, diubah dengan PerBPOM 20/2021 dan PerBPOM 6/2024 |
| PerBPOM 23/2023 tentang Registrasi Pangan Olahan | Berlaku |
PP 86/2019 memakai definisi BTP yang sama dengan PerBPOM 11/2019, dan PP 1/2026 tidak mengubahnya. BPOM telah menerbitkan rancangan pengganti PerBPOM 11/2019 dengan batas masukan publik 2 Oktober 2026; rancangan itu belum ditetapkan.
Apa saja golongan BTP?
Golongan BTP adalah "pengelompokkan BTP berdasarkan fungsi teknologi ketika ditambahkan pada Pangan" (PerBPOM 11/2019 Pasal 1 angka 7). Pasal 3 menetapkan 27 golongan, dan PP 86/2019 Pasal 9 ayat (1) memuat daftar yang sama.
| Golongan BTP (PerBPOM 11/2019 Pasal 3 ayat (2)) |
|---|
| Antibuih (antifoaming agent) |
| Antikempal (anticaking agent) |
| Antioksidan (antioxidant) |
| Bahan Pengkarbonasi (carbonating agent) |
| Garam Pengemulsi (emulsifying salt) |
| Gas untuk Kemasan (packaging gas) |
| Humektan (humectant) |
| Pelapis (glazing agent) |
| Pemanis (sweetener), termasuk Pemanis Alami dan Pemanis Buatan |
| Pembawa (carrier) |
| Pembentuk Gel (gelling agent) |
| Pembuih (foaming agent) |
| Pengatur Keasaman (acidity regulator) |
| Pengawet (preservative) |
| Pengembang (raising agent) |
| Pengemulsi (emulsifier) |
| Pengental (thickener) |
| Pengeras (firming agent) |
| Penguat Rasa (flavour enhancer) |
| Peningkat Volume (bulking agent) |
| Penstabil (stabilizer) |
| Peretensi Warna (colour retention agent) |
| Perisa (flavouring) |
| Perlakuan Tepung (flour treatment agent) |
| Pewarna (colour), termasuk Pewarna Alami dan Pewarna Sintetis |
| Propelan (propellant) |
| Sekuestran (sequestrant) |
Rancangan pengganti PerBPOM 11/2019 mengusulkan 28 golongan dengan menambahkan pemutih (bleaching agent); usulan ini belum berlaku.
Di mana posisi perisa di antara golongan BTP?
Perisa adalah golongan huruf w dalam PerBPOM 11/2019 Pasal 3 ayat (2). Jenis BTP perisa dan batas maksimal penggunaannya dikecualikan dari lampiran PerBPOM 11/2019 dan diatur dalam peraturan tersendiri (Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (3)). Peraturan itu adalah PerBPOM 13/2020 tentang BTP Perisa, yang mendefinisikan perisa sebagai "bahan tambahan pangan berupa preparat konsentrat, dengan atau tanpa ajudan perisa (flavouring adjunct) yang digunakan untuk memberi flavour, dengan pengecualian rasa asin, manis dan asam". Ajudan perisa dapat berupa bahan baku pangan, BTP, dan/atau pelarut (Pasal 3 ayat (3)). Perubahan daftar BTP yang diizinkan sebagai ajudan perisa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan, dan BPOM menerbitkan keputusan semacam itu pada 2021. Pembahasan jenis dan kelompok perisa ada di panduan kami tentang perisa makanan.
Bagaimana BTP dicantumkan pada label pangan olahan?
PerBPOM 31/2018 Pasal 19 mewajibkan keterangan BTP dicantumkan dalam daftar bahan, baik BTP yang ditambahkan langsung maupun BTP ikutan; untuk BTP ikutan, kewajiban ini hanya berlaku bagi lima golongan yang dijelaskan pada bagian BTP ikutan di bawah. Keterangan itu meliputi:
- nama golongan BTP;
- nama jenis, khusus untuk antioksidan, pemanis (alami atau buatan), pengawet, pewarna (alami atau sintetik), dan/atau penguat rasa;
- nomor indeks pewarna, untuk BTP pewarna;
- nama kelompok perisa, yaitu perisa alami dan/atau perisa sintetik, untuk BTP perisa.
Pasal 19 ayat (3) tidak menyebut nomor INS sebagai keterangan dalam daftar bahan. Untuk pelabelan, BTP perisa dikelompokkan menjadi perisa alami dan perisa sintetik; perisa sintetik terdiri atas perisa identik alami dan perisa artifisial (PerBPOM 13/2020 Pasal 14 sebagaimana diubah PerBPOM 11/2021). Kelompok tersebut harus dicantumkan sebagai nama jenis BTP perisa serta pada daftar bahan BTP perisa dan pangan olahan. Pasal 14 ayat (4) juga mewajibkan pencantuman ajudan perisa dalam daftar bahan pada label BTP perisa.
Untuk BTP yang dijual kepada pelaku usaha, Pasal 23A, yang disisipkan PerBPOM 20/2021, mewajibkan BTP tunggal memenuhi Pasal 6 serta memuat tulisan "Bahan Tambahan Pangan", nama golongan BTP, dan nama jenis BTP, sedangkan BTP campuran memenuhi Pasal 6 serta memuat tulisan "Bahan Tambahan Pangan Campuran" dan nama golongan BTP yang mempunyai fungsi utama. Untuk pangan olahan yang dijual kepada pelaku usaha agar diolah kembali menjadi pangan olahan lainnya, Pasal 6 ayat (1) mewajibkan label memuat paling sedikit nama produk, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor, tanggal dan kode produksi, serta keterangan kedaluwarsa. Apabila distribusi tidak dilakukan oleh pelaku usaha yang memproduksi atau mengimpor, Pasal 6 ayat (2) mewajibkan keterangan tambahan seperti "tidak untuk diperdagangkan secara eceran". Pengecualian pada ayat (3) dan (4) berlaku untuk penjualan langsung oleh produsen atau distribusi melalui distributor yang ditunjuk langsung oleh produsen atau importir kepada pelaku usaha untuk diolah kembali menjadi pangan olahan lainnya.
Apa itu BTP ikutan (carry over)?
PerBPOM 11/2019 Pasal 1 angka 11 mendefinisikan BTP ikutan sebagai BTP yang berasal dari semua bahan baku pangan, bahan penolong dan/atau BTP, baik yang dicampurkan maupun yang dikemas secara terpisah, tetapi masih merupakan satu kesatuan produk yang "tidak berfungsi secara teknologi dalam produk Pangan akhir". Untuk perisa, PerBPOM 13/2020 Pasal 3 ayat (6) sebagaimana diubah menyatakan bahwa keberadaan BTP dalam pangan olahan "sebagai akibat dari penggunaan Perisa dinyatakan sebagai BTP ikutan". Keberadaan BTP pembawa pada produk pangan juga mengikuti ketentuan BTP ikutan (PerBPOM 11/2019 Pasal 15).
Hal ini penting ketika Anda membeli bahan majemuk seperti perisa. Jenis dan batas maksimal BTP ikutan pada produk akhir harus memenuhi Lampiran I dan II PerBPOM 11/2019 (Pasal 6 ayat (1) huruf a). Jika BTP ikutan memenuhi ketentuan bahan baku pangan tetapi tidak diatur menurut Pasal 6 ayat (1) huruf a, batas maksimalnya dihitung berdasarkan persentase penggunaan bahan baku pangan atau komponen penyusun terhadap batas maksimal BTP dalam bahan tersebut, sesuai ayat (2). Contoh penerapannya terdapat dalam Lampiran III (Pasal 6 ayat (4)). Saat evaluasi registrasi, pelaku usaha dapat diminta memberikan hasil analisis BTP ikutan (Pasal 6 ayat (3)). Pada label, BTP ikutan dicantumkan setelah bahan yang mengandungnya, dan hanya untuk golongan antioksidan, pemanis, pengawet, pewarna, dan penguat rasa (PerBPOM 31/2018 Pasal 19 ayat (4) dan (5)). BTP ikutan tidak diizinkan pada kategori pangan 13.1 Formula untuk Bayi dan Formula Lanjutan, serta Formula untuk Kebutuhan Medis Khusus dari Bayi, dan kategori 13.2 Makanan Bayi dan Anak dalam Masa Pertumbuhan (Pasal 7 ayat (1)). Pasal 7 ayat (2) mengecualikan BTP yang jenis dan batas maksimalnya diatur untuk kategori tersebut dalam Lampiran II dan/atau Lampiran III dan/atau yang terbawa dari senyawa gizi. Jenis senyawa gizi mengikuti ketentuan pangan olahan keperluan gizi khusus, sedangkan BTP ikutan yang terbawa dari senyawa gizi tercantum dalam Lampiran IV (ayat (3) dan (4)).
Apa yang perlu diminta dari pemasok bahan?
Untuk setiap bahan majemuk, termasuk perisa, mintalah:
- daftar BTP dalam bahan, termasuk BTP yang digunakan sebagai ajudan atau pembawa, beserta golongan, nama jenis, nomor INS jika tersedia, dan kadarnya, agar BTP ikutan dapat dinilai sesuai Pasal 6 PerBPOM 11/2019;
- kelompok perisa (perisa alami atau perisa sintetik) untuk daftar bahan Anda;
- spesifikasi produk. PerBPOM 11/2019 Pasal 20 mewajibkan spesifikasi Kodeks Makanan Indonesia; jika belum tersedia, digunakan spesifikasi JECFA, dan standar lain dapat digunakan setelah pengkajian apabila spesifikasi belum tersedia dalam JECFA. Untuk BTP perisa yang diproduksi atau dimasukkan ke wilayah Indonesia, digunakan lebih lanjut untuk produksi pangan, dan tidak dijual langsung kepada konsumen akhir, Pasal 15 PerBPOM 13/2020 sebagaimana diubah PerBPOM 11/2021 mewajibkan spesifikasi kodeks makanan Indonesia; jika belum tersedia, dapat digunakan standar dan persyaratan lain;
- sertifikat analisis per bets, sebagai catatan mutu bahan yang Anda gunakan;
- sertifikat halal bahan, bila produk Anda wajib memuat keterangan halal; PerBPOM 31/2018 sebagaimana diubah memasukkan "halal bagi yang dipersyaratkan" ke dalam keterangan minimum label.
Lampiran I PerBPOM 11/2019 mencantumkan nama jenis BTP dan kolom INS, tetapi tidak setiap jenis memiliki nomor INS yang tercantum. Cocokkan nama jenis dan nomor INS, jika tersedia, dengan daftar yang berlaku.
Soal izin edar, PerBPOM 11/2019 Pasal 19 mewajibkan izin edar bagi BTP yang diproduksi, dimasukkan ke wilayah Indonesia, dan diedarkan, sedangkan PerBPOM 23/2023 mewajibkan PB-UMKU untuk BTP tetapi mengecualikan BTP yang dikemas dalam jumlah besar dan tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir. Konfirmasikan dengan BPOM bagaimana keduanya berlaku untuk bahan Anda; rinciannya ada di panduan kami tentang izin edar BPOM dan SKI perisa impor.
Di mana memeriksa jenis dan batas maksimal BTP yang diizinkan?
Untuk semua golongan selain perisa, jenis BTP yang diizinkan ada di Lampiran I PerBPOM 11/2019 dan batas maksimal per kategori pangan ada di Lampiran II, keduanya dalam berkas peraturan di JDIH BPOM. Untuk perisa, rujuk PerBPOM 13/2020 beserta lampirannya, perubahan dalam PerBPOM 11/2021, dan keputusan Kepala BPOM yang mengubah daftar ajudan perisa, senyawa perisa, dan sumber bahan baku aromatik alami. Untuk jenis dan penggunaan BTP, termasuk BTP ikutan, yang diatur dalam PerBPOM 11/2019, penggunaan di luar ketentuan Lampiran I dan II memerlukan persetujuan tertulis Kepala BPOM sesuai Pasal 16. Artikel ini merangkum teks peraturan, bukan nasihat hukum; konfirmasikan penerapannya pada produk Anda kepada BPOM.
Advanced Flavors & Fragrances Pte. Ltd. (VKAFF) adalah produsen perisa di Singapura yang bersertifikat FSSC 22000 serta bersertifikat halal MUIS dan BPJPH.
Pertanyaan Umum
Berapa lama keputusan atas permohonan penggunaan BTP di luar daftar diberikan?
Menurut PerBPOM 11/2019 Pasal 16 ayat (3), keputusan persetujuan atau penolakan diberikan paling lama 85 hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
Apakah BTP pembawa dalam perisa harus dicantumkan di label produk akhir?
Keberadaan BTP pembawa mengikuti ketentuan BTP ikutan, dan BTP ikutan dicantumkan di label hanya untuk golongan antioksidan, pemanis, pengawet, pewarna, dan penguat rasa.
Apakah PerBPOM 11/2019 masih berlaku?
Ya. Per 16 November 2026 JDIH BPOM mencatatnya berlaku; batas masukan publik untuk rancangan penggantinya adalah 2 Oktober 2026, dan rancangan itu belum ditetapkan.
Siapa yang menetapkan batas maksimal BTP untuk pangan olahan?
Menurut PP 86/2019 Pasal 11 sebagaimana diubah PP 1/2026, batas maksimal dalam pangan olahan diatur dengan Peraturan Kepala Badan, yaitu kepala lembaga yang melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan; untuk pangan segar, dengan Peraturan Kepala Badan Pangan Nasional.
Rujukan
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, JDIH BPOM
- Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, JDIH BPOM
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas PP 86/2019, JDIH BPOM
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan, JDIH Kemenkes
- Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Bahan Tambahan Pangan, JDIH BPOM
- Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2020 tentang Bahan Tambahan Pangan Perisa, JDIH BPOM
- Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PerBPOM 13/2020, JDIH BPOM
- Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.01.1.2.04.21.187 Tahun 2021, JDIH BPOM
- Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan, JDIH BPOM
- Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PerBPOM 31/2018, JDIH BPOM
- Peraturan BPOM Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas PerBPOM 31/2018, JDIH BPOM
- Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2023 tentang Registrasi Pangan Olahan, JDIH BPOM
- Rancangan Peraturan BPOM tentang Bahan Tambahan Pangan (konsultasi publik 2026), JDIH BPOM



