Dokumen Halal yang Harus Disiapkan Pemasok Perisa untuk Sertifikasi BPJPH

Lolos atau tidaknya pendaftaran halal Anda ditentukan bukan hanya oleh sistem jaminan produk halal di pabrik sendiri, tetapi juga oleh dokumen halal atas setiap bahan yang Anda daftarkan. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 Pasal 70 ayat (1) menyatakan daftar Produk dan Bahan yang digunakan "harus merupakan Produk dan Bahan halal yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal". Perisa adalah salah satu bahan itu, sehingga dokumen dari pemasok perisa perlu Anda kumpulkan sebelum berkas diajukan.

Perisa Ada di Penahapan Tahap Pertama

Anggapan bahwa bahan tambahan akan diatur belakangan tidak didukung teks peraturannya. PP 42/2024 Pasal 159 ayat (2) menetapkan penahapan tahap pertama mencakup, pada huruf b, "Bahan baku, Bahan tambahan pangan, dan Bahan penolong untuk Produk makanan dan minuman". Perisa disebut BPOM secara harfiah sebagai bahan tambahan pangan, sehingga perisa berada di dalam huruf b, bukan di tahap berikutnya. Konsekuensinya, pemasok perisa Anda berada pada jalur yang sama dengan bahan baku utama, sehingga pertanyaan tentang dokumennya tidak dapat dilewatkan.

Pengecualian Pasal 70 Ayat (2) Itu Sempit

Pasal 70 ayat (2) memang memuat pengecualian, tetapi rumusannya sempit. Bahan yang dikecualikan adalah bahan yang "berasal dari alam berupa tumbuhan dan bahan tambang tanpa melalui proses pengolahan", bahan yang dikategorikan tidak berisiko, serta bahan yang tidak tergolong berbahaya dan tidak bersinggungan dengan bahan haram. Perisa yang diformulasikan adalah bahan olahan, sehingga rumusan pertama tidak dapat dipakai. Dua rumusan sisanya adalah penilaian risiko yang dilakukan di dalam proses audit, bukan pembebasan menyeluruh bagi satu kategori bahan. Menganggap perisa otomatis masuk pengecualian adalah cara tercepat membuat berkas dikembalikan.

Dua Tanggal yang Harus Dibaca Bersama

Jadwalnya perlu Anda baca dari dua sisi sekaligus. PP 42/2024 Pasal 160 ayat (1) mengakhiri penahapan bagi pelaku usaha menengah dan besar pada 17 Oktober 2024, dan ayat (2) menyatakan bagi pelaku usaha mikro dan kecil penahapan berjalan sampai dengan tanggal 17 Oktober 2026. Di sisi lain BPJPH dalam keterangan resminya pada September 2026 menuliskan: "Pemerintah memperkuat koordinasi dan kesiapan implementasi Wajib Halal yang akan berlaku pada 18 Oktober 2026." Pembacaan yang benar adalah masa penahapan berjalan sampai 17 Oktober 2026 dan kewajibannya berlaku sejak 18 Oktober 2026. Rencana kepatuhan Anda yang hanya menyebut salah satu tanggal hanya mengacu pada sebagian aturan.

Produk Impor Mengikuti Penetapan Menteri

Produk yang berasal dari luar negeri tunduk pada ketentuan tersendiri, dan ini penting bila perisa Anda diimpor. Pasal 160 ayat (3) tidak menetapkan kewajiban itu secara langsung, melainkan menyatakan kewajiban bersertifikat halal bagi produk dari luar negeri ditetapkan oleh Menteri paling lambat tanggal 17 Oktober 2026, dan ayat yang sama menambahkan bahwa penetapan itu dilakukan "setelah mempertimbangkan penyelesaian kerja sama saling pengakuan Sertifikat Halal". Jadi kewajiban bagi produk impor adalah penetapan Menteri tersendiri, yang tidak otomatis mengikuti jadwal pelaku usaha mikro dan kecil. Keduanya perlu Anda pantau terpisah.

Pengakuan, Saling Keberterimaan, Registrasi

Untuk sertifikat yang diterbitkan lembaga halal luar negeri, ada tiga hal berbeda yang sering keliru disatukan menjadi satu langkah. Pertama, pengakuan lembaga, yaitu tercantumnya sebuah lembaga halal luar negeri pada direktori BPJPH. Kedua, saling keberterimaan sertifikat: PP 42/2024 Pasal 143 ayat (1) menyatakan sertifikat halal terbitan lembaga halal luar negeri "dapat diterima sebagai pemenuhan sertifikat halal berdasarkan perjanjian saling keberterimaan Sertifikat Halal yang berlaku timbal balik". Perhatikan kata perjanjian dan kata timbal balik, karena keduanya menunjuk pada instrumen yang berdiri sendiri, bukan pada pencantuman dalam direktori. Ketiga, registrasi: Pasal 147 ayat (2) menegaskan sertifikat semacam itu "wajib diregistrasi sebelum diedarkan di Indonesia". Tanyakan ketiganya kepada pemasok secara terpisah, dan mintalah bukti untuk masing-masing.

PerBPJPH 4/2026 yang Perlu Anda Pantau

Ada satu instrumen baru yang perlu Anda pantau. BPJPH mengumumkan pada September 2026 bahwa pihaknya menerbitkan "Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pemastian Kesesuaian Produk Halal Luar Negeri yang Masuk ke Wilayah Indonesia". Dalam keterangan itu, peraturan tersebut dikaitkan dengan penahapan tahap kedua pada Oktober 2026, termasuk bagi produk yang berasal dari luar negeri. Naskahnya kini tersedia di JDIH BPJPH. Pasal 2 ayat (3) mewajibkan Pemastian Produk Halal "sebelum pengajuan pemberitahuan pabean Impor". Perlu dikonfirmasi dengan importir Anda dan BPJPH apakah ketentuan itu menjangkau perisa impor sebagai bahan.

Daftar Dokumen yang Perlu Anda Minta

Berikut dokumen yang wajar Anda minta kepada pemasok perisa. Pertama, sertifikat halal atas perisa itu sendiri, lengkap dengan lembaga penerbit, nomor, dan cakupannya, karena cakupan yang tidak mencakup kelompok produk Anda tidak membantu. Sertifikat halal BPJPH berlaku sejak diterbitkan dan tetap berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan komposisi bahan dan/atau PPH (PP 42/2024 Pasal 88 ayat (2)). Untuk dokumen luar negeri, periksa masa berlaku sertifikat luar negeri dan registrasi SHLN. Kedua, bila sertifikat diterbitkan lembaga luar negeri, status registrasi SHLN-nya; registrasi ini diajukan oleh importir atau perwakilan resmi di Indonesia sesuai PP 42/2024 Pasal 148. Ketiga, daftar ajudan perisa, karena ajudan perisa ikut masuk ke produk akhir dan wajib tertulis pada label BTP Perisa menurut PerBPOM 13/2020 Pasal 14 ayat (4). Keempat, kelompok label perisa, yaitu perisa alami atau perisa sintetik, yang kami bahas terpisah pada kategori perisa BPOM dan cara menulisnya di label. Kelima, spesifikasi yang sudah memuat kandungan senyawa bioaktif dan residu pelarut pengekstrak, sebagaimana diwajibkan PerBPOM 13/2020 Pasal 12 dan Pasal 10.

Cara Meminta Dokumen

Tiga hal terakhir menyangkut cara kerja, bukan lembar dokumen. Cocokkan dokumen sertifikat dan cakupannya dengan perisa yang Anda beli. Mintalah pemberitahuan bila komposisi bahan dan/atau PPH berubah, karena sertifikat halal BPJPH tetap berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan tersebut (PP 42/2024 Pasal 88 ayat (2)). Terakhir, simpan dokumen tersebut pada berkas per SKU, bukan per pemasok, karena auditor memeriksa produk Anda dan bukan daftar mitra Anda. Pekerjaan terberat untuk pemberlakuan Wajib Halal 18 Oktober 2026 hampir selalu bukan pengumpulan sertifikatnya, melainkan pemetaan per SKU dan pembaruan teks daftar bahan yang harus ikut berubah.

Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri (SHLN)

Registrasi sertifikat halal luar negeri (SHLN) diajukan oleh importir atau perwakilan resmi di Indonesia sesuai PP 42/2024 Pasal 148, melalui SIHALAL sebelum produk diedarkan di Indonesia. Registrasi ini berlaku bagi sertifikat dari lembaga halal luar negeri yang memiliki kerja sama saling pengakuan Sertifikat Halal dengan BPJPH, sesuai PP 42/2024 Pasal 147 ayat (1). Sesuai Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 221 Tahun 2025 tentang Prosedur Pelaksanaan Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri (Kep-BPJPH 221/2025), berkasnya meliputi salinan SHLN, surat penunjukan dari perusahaan luar negeri, NIB importir dan/atau perwakilan resmi, daftar barang yang akan diimpor dengan kode HS, dan data gudang. Nomor registrasi SHLN mengikuti masa berlaku sertifikat halal luar negeri. Kewajiban registrasi sebelum peredaran diatur dalam PP 42/2024 Pasal 147 ayat (2).

Bagaimana VKA Membantu

VKA menyertakan dokumentasi cakupan sertifikasi pada setiap permintaan sampel, sehingga tim regulasi Anda dapat memeriksa kecocokan cakupan sejak tahap awal proyek. Untuk tenggat dan penahapannya, lihat wajib halal Oktober 2026 untuk perisa. Untuk membahas kebutuhan dokumen pada produk Anda, hubungi tim kami. Lihat juga panduan MUIS, MUI, dan BPJPH serta Indonesia Flavouring Regulations.